Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pidato Anies Baswedan di Puncak Milad PKS, Singgung Institusi Politik Ekstraktif dan Inklusif

Reporter

image-gnews
Bacapres Anies Baswedan menyapa simpatisan PKS di acara Milad ke 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: Tim PKS
Bacapres Anies Baswedan menyapa simpatisan PKS di acara Milad ke 21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Foto: Tim PKS
Iklan

TEMPO.CO, JakartaCalon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan pada puncak perayaan ulang tahun atau Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, pada Sabtu, 20 Mei 2023. PKS merupakan bagian dari Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. 

Perayaan ultah ke-21 PKS kali ini, mengundang pimpinan umum partai dari mitra partai Koalisi Perbaikan untuk Persatuan (KPP), mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum Surya Paloh.

Berikut isi pidato kebangsaan yang disampaikan Anies tersebut dihimpun Tempo.

Singgung dua tipe pemerintahan

Anies Baswedan menyampaikan pidato  tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpatisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Ia pun membuka pidatonya dengan pantun. 

Dalam pidato kebangsaannya itu, Anies menyinggung perihal dua tipe pemerintahan. Yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. "Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara," katanya. 

Sebut institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok 

Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepentingan kelompok. Dimana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.

Tak hanya itu, institusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam.partisipatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).

"Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum," kata dia di hadapan massa PKS.

Anies meyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. "Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," ujarnya. 

Anies bahkan nyeletuk agar kondisi  institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. "Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita," katanya 

Lalu Anies melempar tanya ke audien, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia. Pertanyaan mantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak sorai oleh audien. "Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

25 menit lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

20 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

2 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.